Identifikasi Awal Persoalan Komunitas Asmat Asmaro (Asmat Belakang Stadion Maro)

PAPUA MANDIRI – Hampir dua tahun sejak kami mendampingi masyarakat Asmat (selanjutnya, disebut Komunitas Asmaro) di Kabupaten Merauke, masalah administrasi dan data kependudukan adalah satu hal yang selama ini menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk mendapat akses pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bantuan ekonomi dari pemerintah. Melalui hasil observasi dan pengumpulan data penduduk sementara, Komunitas Asmaro hanya berjumlah 61 Kepala Keluarga (KK). Jumlah ini belum termasuk mereka yang belum sempat terdata. Padahal, berdasarkan hasil temuan kami, jumlah mereka seharusnya mencapai seratus lebih KK. Ini artinya jika rata-rata mereka sebanyak 160 KK, maka yang belum sempat terdata sebanyak 99 KK.

Tujuan kami melakukan pendataan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dampingan kami yang saat ini telah kami upayakan untuk memasuki sekolah formal (TK-PAUD) nantinya tidak mengalami kendala administrasi saat didaftarkan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Tinggi.

Beberapa kendala yang kerap membuat mereka sulit di data antara lain:

  1. Belum mengurus domisili di RT/RW setempat
  2. Sebagian dari mereka tidak tahu, bahkan lupa tempat dan tanggal lahir (termasuk anak-anak mereka sendiri)
  3. Selain itu, tingginya angka buta aksara juga menyebabkan mereka sulit untuk mendokumentasi data diri

Berangkat dari kondisi itu, kami berupaya untuk mendata dan mendokumentasikan sebanyak 61 Kepala Keluarga (KK) Komunitas Asmaro untuk kepentingan studi anak-anak Asmaro (Asamro kids) mereka kelak. Tentu saja selain untuk kepentingan sekolah, pendataan ini sendiri juga dapat membantu pemerintah untuk memastikan jumlah KK Komunitas Asmaro di kemudian hari.

Hingga hari ini, kami masih terus melakukan pembaharuan data kependudukan komunitas Asmat Asmaro. Selain untuk tujuan kelengkapan administrasi sekolah anak-anak Asmaro, pengarsipan dokumen kependudukan ini juga membantu mereka supaya bisa mengakses layanan sosial pemerintah seperti BLT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *