Satu Langkah Menuju Akreditasi LPK Papua Mandiri
PAPUA MANDIRI – Minggu lalu, LPK Papua Mandiri berkesempatan mendapat kunjungan yang kedua kalinya dari perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Pada kunjungan kali ini bertujuan untuk proses akreditasi LPK Papua Mandiri yang telah dimulai awal tahun 2022. Ibu Jumik selaku ketua Assesor mengatakan bahwa setiap LPK yang telah mendapat ijin operasional wajib mengajukan akreditasi sebagai syarat keberlangsungannya. “Jadi meskipun dalam ijin operasional tertera aturan yang menjamin LPK tetap beroperasi tanpa batas waktu yang ditentukan, namun ijin itu sendiri harus didasari atas akreditasi terhadap pelatihan yang dibuka”, jelas pemilik LPK Sentra Komputer yang berdomisili di Jayapura ini. “Selain itu juga, akreditasi diwajibkan untuk menjamin mutu pelatihan yang diberikan. Kan tujuannya supaya peserta yang selesai latihan bisa punya skill untuk kerja. Makanya pelatihan yang diberikan harus berkualitas dan berstandar nasional juga,”lanjut ketua LA-LPK yang baru saja kembali terpilih untuk periode sekarang.
Ibu Jumik tidak datang sendiri. Ia ditemani Ibu Lea Griapon selaku anggota Tim Asesor Papua. Beliau sempat dikunjungi oleh tim LPK Papua Mandiri tiga minggu lalu di Jayapura guna meminta arahan dalam persiapan dokumen akreditasinya. “Sebagai salah satu LPK di Selatan Papua yang akan diakreditasi, kita berharap bahwa lembaga ini bisa membantu anak muda Papua dalam mengembangkan softskill mereka di bidang komputer agar mampu berkompeten di dunia kerja”, kata Ibu Guru yang menjabat sebagai ketua Jurusan Kecantikan di SMKN 1 Dok 5 Atas Jayapura ini.
Dari hasil visitasi yang dilakukan sejak Jumat 5 Agustus – Sabtu 6 Agustus 2022, ada beberapa catatan mengenai berkas pengajuan yang wajib direvisi. Saat ini tim sedang bekerja keras menyelesaikan perbaikan mengingat tenggat waktu yang diberikan akan berakhir pada Jumat 12 Agustus 2022. Selanjutnya, berkas akan dipleno di tingkat provinsi di Jayapura sebelum dipleno di tingkat pusat. Menurut Ibu Jumik, hasilnya akan keluar tahun depan. Jika LPK Papua Mandiri telah terakreditasi, akan membuka jalan untuk bisa mengambil paket pekerjaan dari pemerintah melalui BLK Kabupaten. Dengan demikian, dalam skema kemitraan seperti ini pemerintah akan sangat terbantu akan keberadaan LPK Papua Mandiri.
